Benteng Barat berdiri kokoh di darat, tetapi Melayu membangun benteng yang hidup di lautan—kapal yang bukan hanya alat perang, melainkan simbol kedaulatan yang tak mudah ditaklukkan.

 

Jika bangsa Barat dan Cina membangun benteng-benteng tinggi sebagai pusat pertahanan mereka—sebagai simbol kekuatan sekaligus perlindungan untuk menghalau serangan musuh—maka orang Melayu mengembangkan pendekatan yang berbeda. Mereka tidak bergantung pada benteng yang diam, melainkan menjadikan kapal-kapal mereka sebagai benteng yang hidup dan bergerak di lautan.

Kapal-kapal Melayu bukan sekadar alat transportasi, tetapi merupakan pusat kekuatan militer yang dirancang dengan struktur kokoh dan daya tahan yang luar biasa. Keunggulan ini diakui bahkan oleh bangsa Barat, sehingga untuk menghadapi kapal Melayu, mereka tidak cukup hanya dengan strategi biasa, melainkan harus menggunakan meriam-meriam canggih. Bahkan dalam banyak situasi, mereka cenderung menghindari pertempuran langsung di laut karena menyadari ketangguhan armada Melayu.

Lebih dari itu, kehidupan di atas kapal juga mencerminkan sistem sosial dan organisasi yang tertata. Setiap awak memiliki peran, aturan, dan disiplin yang dijaga dengan kuat. Kapal menjadi ruang kedaulatan tersendiri, tempat hukum dan adat Melayu dijalankan secara mandiri. Dalam konteks ini, pengaruh hukum Barat—seperti hukum Inggris dan Belanda—menjadi sulit menembus kehidupan orang Melayu di laut.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika berada di darat, orang Melayu mungkin menghadapi tekanan dari sistem hukum kolonial. Namun di laut, mereka memiliki ruang kebebasan yang lebih besar, di mana identitas, hukum, dan kedaulatan mereka tetap terjaga melalui kekuatan kapal dan tradisi yang mereka pegang teguh.

Darwin pencuci kesadaran asal-usul

 

Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin menggemparkan umat manusia pada masanya. Bukunya dicetak dalam jumlah besar dan banyak dibaca oleh kalangan cendekiawan yang mengenyam pendidikan Barat. Seiring waktu, teori tersebut dijadikan pijakan oleh sebagian kalangan untuk memperkuat pandangan materialisme, yang dianggap mereduksi atau merendahkan dimensi spiritual manusia.

Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki nenek moyang yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Namun, dalam interpretasi populer, gagasan tersebut kerap disederhanakan menjadi anggapan bahwa manusia berasal dari kera, atau semata-mata dipahami sebagai bagian dari spesies Homo sapiens yang berkembang melalui proses evolusi. Variasi manusia kemudian dipahami dalam kerangka persaingan dan seleksi alam, di mana yang kuat bertahan dan yang lemah tersingkir.

Dalam perkembangannya, sebagian pemikir sosial dan politik menggunakan penafsiran tertentu atas teori evolusi untuk membenarkan dominasi, kolonialisme, bahkan fasisme. Gagasan tentang “yang paling layak bertahan” diselewengkan menjadi pembenaran moral bagi praktik chauvinisme dan supremasi ras. Pada abad ke-20, ide-ide tersebut turut memengaruhi ideologi ekstrem seperti yang dianut oleh Adolf Hitler dalam konteks World War II, di mana obsesi terhadap asal-usul ras Arya dikaitkan dengan interpretasi temuan-temuan antropologis dan fosil yang dianggap berbeda dari orang Eropa pada umumnya.

Dengan demikian, teori Darwin tidak hanya menjadi perdebatan ilmiah, tetapi juga memasuki wilayah ideologi, moral, dan politik ketika ditafsirkan dan digunakan di luar konteks sainsnya.

dua gaya kepemimpinan di Nusantara yang julizar muttaqin sukai

 

Ada dua gaya kepemimpinan di Nusantara yang saya sukai dan, Alhamdulillah, masih bisa dikenang serta dipelajari oleh anak cucu kita, yakni Teuku Umar dan Jenderal Sudirman.

Sampai saat ini, saya merasa gaya kepemimpinan seperti itu belum benar-benar muncul kembali. Namun, bukan tidak mungkin suatu saat akan lahir lagi—siapa tahu, bisa saja dari diri kita sendiri.

Gaya kepemimpinan keduanya merupakan gaya khas yang lahir dari bumi Nusantara. Ia tumbuh dari nilai, budaya, dan jiwa masyarakatnya, berbeda dengan pola kepemimpinan ala Eropa yang dahulu dibawa oleh Belanda dan Inggris.

Mohon maaf, menurut pandangan saya, gaya kepemimpinan seperti itu sulit muncul kembali apabila seseorang masih terikat kuat dalam sistem partai politik, instansi kesehatan, instansi pendidikan, bahkan di lingkungan militer maupun kepolisian. Saya kembali memohon maaf apabila pendapat ini berbeda dengan pandangan yang lain.

 

 

Karena itu, saya berpesan agar anak-anak kita tidak mudah terjebak dalam “permainan dunia”, tetapi tetap fokus pada pendidikan serta aturan yang telah ditetapkan—atau yang sering disebut sebagai SOP (Standar Operasional Prosedur). Jangan mudah terbuai oleh gaya kepemimpinan yang tampak bermoral dan mengedepankan kekeluargaan, tetapi pada kenyataannya justru menguras energi dan sumber daya. Di mana pun anak-anak kita berada, pegang teguh aturan dan prinsip yang jelas.

Banyak orang bertanya, mengapa Jenderal Sudirman bisa berada di militer? Jawaban saya: pelajarilah sejarah dengan cermat. Jangan hanya memandang sejarah dari tulisan para sejarawan secara doktrinal. Dalamilah lebih jauh siapa sebenarnya sosok Jenderal Sudirman.

Saat ini, yang sering saya lihat justru adalah gaya kepemimpinan yang cenderung “flexing”, mengikuti tren dan kepentingan. Gaya seperti ini lebih sering terlihat dalam lingkup kecil, bahkan dalam keluarga masing-masing pada zaman sekarang.

Semoga orang tua kita memiliki keteladanan seperti mereka. Amin.

 

 

There are two leadership styles in the Nusantara that I deeply admire and, Alhamdulillah, are still remembered and can be studied by our future generations: Teuku Umar and Jenderal Sudirman.

Until today, I feel that such leadership has not truly re-emerged. However, that does not mean it is impossible. One day, it may rise again—perhaps even from within ourselves.

Their leadership represents a distinctive style born from the soil of the Nusantara. It grew out of the values, culture, and spirit of its own people—different from the European leadership models once introduced by colonial powers such as the Dutch and the British.

I apologize if this view differs from others. In my opinion, such leadership will be difficult to emerge if a person remains deeply bound within rigid systems—whether in political parties, healthcare institutions, educational institutions, or even within the military and police. Systems often shape patterns, while great leadership is frequently born from the courage to transcend those patterns.

Therefore, I remind our children not to become easily trapped in the “games of the world.” Stay focused on education, discipline, and established rules—often referred to as SOPs (Standard Operating Procedures). Do not be easily captivated by leadership styles that appear moral and family-oriented but, in reality, drain energy and resources. Wherever they are, they must hold firmly to clear rules and principled values.

Many people ask why Jenderal Sudirman was in the military. My answer is simple: study history carefully. Do not view it solely through doctrinal writings. Go deeper into who he truly was—his life journey, his formative process, the values he upheld, and the sacrifices he made.

Today, what we often see instead is a leadership style that loves “flexing”—chasing image, trends, and short-term interests. This kind of leadership even appears in smaller circles, including within families in our current era.

May our parents be able to revive such examples of leadership—brave, honest, rooted in values, and devoted to a greater cause. Ameen.

Permainan Lumbung membentuk masyarakat sosial di Nusantara

Permainan Lumbung

 

Bayangkan sebuah pepatah yang menyatakan bahwa dunia adalah permainan. Setiap suku bangsa memiliki permainan khasnya masing-masing. Kita mengetahui bahwa permainan lumbung telah dimainkan dari generasi ke generasi, jauh sebelum Generasi Z muncul. Permainan lumbung bukanlah permainan seperti catur atau Go dari Tiongkok yang melambangkan pertarungan dua raja, melainkan permainan dua insan biasa yang bermain dengan penuh keceriaan, namun tetap mengandalkan perhitungan matematis.

Permainan lumbung dimainkan di kalangan masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa, dan telah dikenal sejak lama. Permainan ini dilakukan dengan membuat lubang-lubang pembagian serta lubang tabungan (lumbung) dengan tujuan mengumpulkan seluruh biji ke dalam lumbung masing-masing. Permainan ini memiliki aturan khusus, yaitu setiap langkah harus dijaga agar tetap berlanjut, yang dikenal dengan istilah ping, hingga mencapai tujuan.

Secara filosofis, permainan lumbung mengandung makna kekerabatan dan kebersamaan, yang menekankan nilai saling berbagi tanpa membeda-bedakan. Nilai ini bertujuan agar setiap langkah dan tujuan dapat tercapai bersama. Permainan lumbung banyak digunakan dalam masyarakat yang bersifat egaliter karena mencerminkan tatanan yang selaras antara alam, sosial, dan bahkan kehidupan politik. Oleh karena itu, permainan lumbung masih dilestarikan di masyarakat tradisional.

Dalam permainan lumbung, pemain tidak diperkenankan mengisi lumbung milik lawan. Dari aturan ini dapat dipetik pelajaran bahwa alangkah lebih baik jika seseorang membantu orang lain dalam proses usahanya, bukan sekadar memberikan hasil secara langsung.

Ketika Suku Bangsa Dibawa ke dalam Politik dan Islam

Ketika Suku Bangsa Dibawa ke dalam Politik dan Islam

Perlu kita ketahui bahwa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa beserta adat dan istiadatnya. Secara geografis, Indonesia dipisahkan oleh lautan dengan ribuan pulau, serta sejak masa Sriwijaya hingga Kesultanan Malaka telah menjadi jalur lalu lintas dunia dalam bidang kemaritiman. Alam Indonesia menjadikannya pusat keamanan dan perdagangan ekonomi dunia hingga saat ini.

Dari letak geografis tersebut, Indonesia tetap menjadi muara berbagai agama di dunia. Bahkan ketika hegemoni Barat memasuki Asia Tenggara, Indonesia juga menjadi tempat bertemunya pemikiran-pemikiran logika Yunani yang kemudian berbaur dengan para cendekiawan Nusantara. Pemikiran ini turut menjadi dasar dalam pembentukan Negara Indonesia, dengan Islam sebagai kekuatan utama dalam setiap pergerakan menuju kemerdekaan.

Akan tetapi, politik Barat dan politik Islam memiliki perbedaan yang mendasar dalam kultur dan strukturnya. Politik Barat lebih mengutamakan eksistensi rasionalitas pemikiran, sedangkan politik Islam mengacu pada eksistensi yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Dalam sejarah, Islam telah membawa dunia pada masa kejayaan dan kemasyhuran yang luar biasa sejak abad ke-7 hingga abad ke-15, dan menjadi sumber rujukan politik Islam dalam menentukan arah pergerakan hingga saat ini. Sementara itu, Barat mulai menjadi hegemoni dunia sejak awal abad ke-19 hingga sekarang. Dua kekuatan ini sering kali berada dalam posisi yang saling bertentangan, namun pada kondisi tertentu juga dapat berjalan sejajar dan saling berkaitan.

Bahkan Tan Malaka, sebagai konseptor Negara Republik Indonesia, secara tegas memberikan isyarat kepada para pemikir dan politisi komunis di Uni Soviet bahwa unsur Islam tidak dapat ditinggalkan dalam setiap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hingga Soekarno mengusung nasionalisme, pada kenyataannya pembangunan kemerdekaan Indonesia tetap tidak terlepas dari pengaruh Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya organisasi Islam yang turut ambil bagian dalam menjaga keutuhan negara yang baru dibentuk.

Islam juga membawa nilai kedamaian dan toleransi yang meninggalkan jejak sejarah tak terlupakan bagi suku-suku bangsa di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam tidak mengedepankan perbedaan suku bangsa, melainkan menciptakan rekam jejak kegemilangan dan kejayaan yang hingga kini menjadi pondasi moral dan etika dalam menyikapi konflik perbedaan. Namun, dalam konteks kekinian, ketika suku bangsa dibawa ke dalam politik modern, hal tersebut justru memunculkan konflik baru secara vertikal. Suku bangsa kerap dijadikan asas kepentingan partai politik dalam meraup suara, karena kemenangan politik bertumpu pada perolehan suara terbanyak. Kondisi ini menjadi bibit perpecahan yang terus dipelihara, sementara perhatian para pemikir sosial dan politik terhadap potensi konflik tersebut masih relatif minim.

Oleh karena itu, pentingnya pengembangan dan pendirian lembaga-lembaga masyarakat sebagai wadah serta mekanisme check and balance antara penguasa dan rakyat menjadi solusi yang relevan. Hal ini pernah dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana iklim demokrasi Indonesia semakin terisi dan berkembang. Lembaga masyarakat menjadi ruang untuk menuangkan pemikiran dan aspirasi, sekaligus bersama-sama membimbing arah ekonomi dan politik yang dapat diterima oleh seluruh asas, baik ditinjau dari sisi sejarah, masa kini, maupun masa depan.

Pentinganya emas bagi anak perempuan

 

pentinganya emas bagi anak perempuan

"Wanita adalah sumber kekuatan dan pondasi bagi keluarga, bahkan negara. Apabila sumber itu dihargai dengan layak, seperti emas, maka ia akan menjadi kolam emas yang tak pernah habis. Seorang laki-laki yang bijak akan memahami nilai masa depan emas; jika ia memandangnya dengan penuh penghormatan, ia akan tahu siapa wanita yang ada di sisinya. Sebab, emas adalah logam mulia yang tiada duanya di dunia ini, hingga akhir zaman."

Wanita yang mencintai emas tidak akan mudah diterpa tipu muslihat para pesulap materialisme. Bahkan rayuan para pemain dunia yang berjiwa Machiavellian atau berpaham narsistik akan sulit mempengaruhinya, laksana cahaya matahari yang tak mampu meredupkan emas—justru membuatnya semakin berkilau oleh pantulan rasa syukur atas nikmat Allah SWT."

by Julizar Muttaqin

 

 

Ketamadunan Melayu dan Kesadaran Berlembaga

Ketamadunan Melayu dan Kesadaran Berlembaga

Sebagaimana kita ketahui, Melayu merupakan sebuah ketamadunan—yakni tatanan peradaban dan aturan hukum adat—yang dianut oleh masyarakat dengan tradisi bahari di sepanjang Samudra Hindia, Selat Malaka, hingga kawasan Asia Tenggara Maritim, termasuk Filipina. Ketamadunan ini memiliki sistem hukum adat yang kuat dan selalu bersanding dengan agama sebagai pendekatan spiritualisme. Dalam sejarah awalnya, ajaran Buddha telah lama bersemayam dan menjadi rujukan nilai, sebagaimana peran Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang mengaitkan ajaran Buddha sebagai sumber legitimasi hukum dan moral dalam proses penaklukan serta pembangunan kejayaan Melayu.

Nilai-nilai tersebut diteruskan oleh raja-raja setelahnya dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemimpin-pemimpin Melayu berikutnya, seperti Parameswara, pendiri Kesultanan Malaka, yang menjadikan Malaka sebagai pusat peradaban dan perdagangan di jantung Asia Tenggara, yang kini berada dalam wilayah Negara Malaysia.

Namun demikian, ketamadunan Melayu mengalami fragmentasi seiring masuknya pemikiran Barat yang dijadikan dasar konstitusi negara-negara di sepanjang Selat Malaka. Indonesia, misalnya, menggunakan sistem hukum sipil warisan Belanda, sementara Malaysia menggunakan sistem hukum Inggris. Kendati demikian, rasa persaudaraan dan ikatan adat antara kedua bangsa tetap terjaga dan tidak lekang oleh waktu.

Di tengah dominasi sistem hukum negara modern tersebut, posisi hukum adat dan agama sebagai sumber nilai mengalami pelemahan. Akibatnya, ketamadunan Melayu menjadi semakin samar, terlebih dengan derasnya pengaruh politik lintas zaman yang tidak jarang melahirkan konflik yang bertentangan dengan kaidah adat dan nilai-nilai Islam, yang sejatinya telah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Melayu.

Asahan dalam Sejarah Ketamadunan Melayu

Asahan merupakan sebuah mukim yang dibentuk pada masa Sultan Iskandar Muda di tengah tarik-ulur pengaruh Aceh dan Portugis dalam perdagangan dunia pada awal abad ke-17 Masehi. Aceh membangun struktur kekuasaan baru dengan menempatkan keturunan Iskandar Muda sebagai sultan di Asahan, guna memperluas pengaruh politik dan kontrol perdagangan hingga ke pedalaman Tapanuli.

Kuatnya identitas ketamadunan Melayu di Asahan menjadikan wilayah ini subur dengan sejarah seni, budaya, serta melahirkan banyak ulama besar. Namun, akibat kuatnya penetrasi ekonomi liberal di sepanjang Pantai Timur Sumatra yang berlandaskan hukum kolonial Belanda, Asahan pada tahun 1946 menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan iklim politik tersebut berdampak besar terhadap struktur Kesultanan Asahan. Revolusi sosial yang terjadi menelan banyak korban dari kalangan bangsawan Melayu, yang merupakan tiang terakhir struktur ketamadunan Melayu di Asahan. Nasib serupa juga dialami oleh kesultanan-kesultanan lain seperti Langkat, Deli Serdang, Kualuh Bilah, Tebing Tinggi, serta berbagai kedatukan di Batubara. Peristiwa ini menjadi titik kehancuran struktur sosial-politik Melayu di Pantai Timur.

Kondisi inilah yang menjadi dasar utama pengajuan proposal ini, yakni untuk menumbuhkan kembali kesadaran kolektif di kalangan putra-putri Melayu Asahan serta mempererat hubungan dengan saudara serumpun di Malaysia, demi kemaslahatan masa depan di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya sebagai penyangga strategis pintu masuk Selat Malaka.

Islam dan Identitas Melayu

Agama Islam telah menyatu dalam identitas Melayu. Hal ini tercermin dalam berbagai perjanjian adat dan petuah Melayu yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam setiap dinamika dan konflik, Islam senantiasa menjadi pemersatu masyarakat Melayu, sebagaimana falsafah yang masyhur:

“Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah.”

Ungkapan legendaris Laksamana Malaka, Hang Tuah, “Takkan Melayu hilang di bumi,” telah menjadi sumber motivasi lintas generasi bagi pemuda-pemuda Melayu.

Pentingnya Lembaga dalam Masyarakat Melayu

Lembaga merupakan sistem aturan, norma, dan nilai yang mapan dan terstruktur untuk mengatur perilaku sosial serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lembaga dapat berbentuk organisasi formal—seperti lembaga negara atau pendidikan—maupun aturan tidak tertulis seperti adat istiadat. Fungsinya adalah memberikan kepastian dan keteraturan dalam kehidupan sosial demi mencapai tujuan bersama.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non-Pemerintah (NGO) adalah organisasi independen yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dan non-profit, bertujuan memperjuangkan kepentingan sosial, kemanusiaan, lingkungan, dan kebudayaan. LSM berperan sebagai mitra pemerintah sekaligus penyeimbang dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.

Masyarakat sendiri adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah, berinteraksi secara teratur, memiliki kesamaan budaya, adat istiadat, dan identitas, serta terikat oleh norma dan kepentingan bersama.

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran berorganisasi yang sesuai dengan hukum yang berlaku, diperlukan pendirian lembaga-lembaga Melayu. Namun, pendirian lembaga membutuhkan sumber daya material dan non-material, termasuk keterlibatan tokoh adat, ulama, serta cendekiawan yang memiliki pengalaman dan keilmuan dalam bidang agama, adat, dan seni budaya Melayu.

Kultur sebagai Kekuatan Masa Depan

Indonesia dan Malaysia sama-sama dibentuk dengan pengaruh pemikiran Barat dalam sistem hukumnya. Namun, Malaysia tetap memperkuat sistem hukum adat melalui institusi kerajaan sebagai simbol kepala negara. Oleh karena itu, proposal ini menitikberatkan penguatan kultur Melayu sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat.

Dengan memperkuat kesadaran budaya di sepanjang Pantai Timur, akan tumbuh rasa persaudaraan lintas negara dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lembaga yang mandiri dan fleksibel akan menjadi wadah strategis dalam menentukan arah pembangunan berbasis adat dan agama, tanpa mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Landasan Nilai Keilmuan

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11:

“…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat…”

Ayat ini menegaskan bahwa keimanan dan ilmu merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban yang berkelanjutan.

Bahasa Melayu sebagai Perekat Peradaban

Bahasa Melayu adalah bahasa Austronesia yang sejak lama menjadi lingua franca Asia Tenggara Maritim. Bahasa ini menjadi dasar Bahasa Indonesia serta bahasa kebangsaan Malaysia, Brunei, dan Singapura. Namun, dalam tatanan politik dan ekonomi global, bahasa Melayu masih berada di bawah dominasi bahasa-bahasa Barat.

Meski demikian, posisi strategis Selat Malaka sebagai jalur perdagangan dunia menjadikan bahasa Melayu sangat penting untuk dilestarikan demi stabilitas kawasan. Pelestarian bahasa ini merupakan bagian integral dari upaya membangun kembali ketamadunan Melayu yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi.

Penutup

Berbagai bentuk penyadaran yang telah diuraikan di atas menjadi dasar pelaksanaan aktivitas kelembagaan yang berakar pada nilai-nilai Melayu, bebas dari kepentingan politik praktis, namun tetap hadir di tengah masyarakat yang religius, beradat, dan berbudaya. Inilah pijakan strategis untuk membangun masa depan Melayu yang berdaulat, berilmu, dan berdaya saing global.

---

Biodata Singkat

Julizar Muttaqin

Julizar Muttaqin lahir di Asahan dari ayah Anwar dan ibu Sartini, berlatar belakang Melayu-Minangkabau. Dibesarkan dalam keluarga pegawai negeri—ayah sebagai guru dan ibu sebagai bidan—ia menamatkan pendidikan di Jurusan Fisika Universitas Negeri Medan dengan penelitian Pembuatan Nanozeolit Alam Pahae menggunakan Planetary Ball Milling (2015). Aktif berorganisasi di HMI Komisariat FMIPA UNIMED serta pernah menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika. Pada tahun 2024, ia terlibat dalam organisasi politik dan administrasi di Partai NasDem dan kini menaruh perhatian besar pada pengembangan lembaga-lembaga kedaerahan di sepanjang Pantai Timur Sumatra.

"Majapahit Yamin" menjadi petaka besar Bangsa Indonesia'

“Majapahit Yamin” dan Petaka Besar Bangsa Indonesia

Kita mengetahui bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya, dengan wilayah teritorial yang pada masanya mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Namun, akibat konstruksi pemikiran yang dibangun oleh Muhammad Yamin, Majapahit kemudian diposisikan secara berlebihan dalam narasi kebangsaan, hingga pada akhirnya justru menjadi petaka besar bagi bangsa Indonesia dalam memahami makna NKRI yang sesungguhnya di era dewasa ini.

Perlu diketahui bahwa Muhammad Yamin merupakan Menteri Pendidikan pada era Presiden Soekarno. Ia lahir di Talawi, Sawahlunto, pada 24 Agustus 1903, sebagai putra Usman Baginda Khatib. Yamin meniti karier politik sejak masa pra-kemerdekaan bersama para pelajar dari berbagai penjuru Nusantara, termasuk dalam peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda. Dalam perjalanan intelektualnya, ia banyak menulis kisah-kisah mengenai Majapahit dan Patih Gajah Mada.

Bersama Soekarno dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya, Yamin terlibat aktif dalam berbagai langkah propaganda politik untuk melawan kolonialisme Belanda di Pulau Jawa. Hal ini tidak terlepas dari posisi Jawa sebagai pusat administrasi dan ekonomi industri pada masa kolonial. Salah satu strategi propaganda awal yang digunakan adalah mengangkat figur Patih Gajah Mada dan narasi Majapahit sebagai legenda pemersatu Nusantara.

Tujuan utama Yamin dalam mengusung narasi Majapahit adalah membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Jawa guna melawan kebijakan politik Belanda. Pada saat itu, Pulau Jawa memang menjadi pusat pergolakan besar kebangkitan kesadaran kemerdekaan, terutama dari kalangan terpelajar dan tokoh pergerakan seperti HOS Tjokroaminoto, KH Ahmad Dahlan, Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, serta banyak pemuda lainnya yang terus menggempur pertahanan kolonialisme Belanda.

Namun, dalam konteks Indonesia modern, narasi Majapahit tersebut kerap disalahgunakan seolah-olah menjadi solusi historis utama dalam membentuk NKRI yang sesungguhnya. Pemaknaan semacam ini justru melanggar nilai-nilai sejarah. Kita mengetahui bahwa pada era Majapahit terdapat kerajaan-kerajaan besar lain yang berdaulat dan diakui, seperti Kerajaan Melayu Adityawarman di Sumatra, serta berbagai kerajaan bahari di Sulawesi dan Maluku. Bahkan, Kerajaan Sunda Pajajaran tidak mengakui kedaulatan Majapahit.

Oleh karena itu, menjadikan Majapahit sebagai satu-satunya fondasi historis NKRI bukanlah pendekatan yang utuh. Sejarah Nusantara dibangun oleh banyak peradaban, kerajaan, dan identitas lokal yang setara dan saling berkontribusi.

— Julizar Muttaqin

Sikap terburu - buru itu setan

Dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak stabil, banyak orang terjebak dalam situasi panic. Bahkan, tidak sedikit oknum sales di Indonesia yang hanya berbekal kemampuan analisis seadanya, namun dibungkus dengan tampilan mewah seperti pakaian mahal dan mobil bergengsi. Alih-alih memberikan nilai dari produk yang dijual, mereka justru menjerumuskan banyak orang ke dalam masalah ekonomi bahkan politik. Keuntungan yang mereka peroleh sering kali bukan berasal dari kualitas produk, melainkan dari modal calon konsumen, surat berharga, dan skema lain yang merugikan.

Di sinilah kesadaran kita dituntut.

Tidak jarang kita menjumpai sales yang hanya bermodalkan name tag dan kepiawaian berbicara. Mereka mampu menjelaskan produk dengan lancar, bahkan berbicara seolah-olah berasal dari kalangan ekonomi kelas atas. Minim reputasi, namun dibalut dengan jam tangan bermerek, pakaian mahal, sepatu, hingga ikat pinggang berkelas. Ada pula yang melakukan tindakan konyol dengan mengatasnamakan ramuan spiritual, praktik mistik, hingga berbagai tipu daya seperti permainan “pengembangan hidup”, program jalan-jalan, karaoke, sampai arisan keluarga.

Sementara itu, konsumen sering kali hanya bermodalkan sumber daya terbatas dan keyakinan semata, tanpa analisis menyeluruh dari awal hingga akhir mengenai berbagai risiko yang mungkin terjadi. Di sinilah pentingnya setiap calon pembeli untuk melakukan analisis yang memadai sebagai langkah pencegahan awal, serta melibatkan perjanjian tertulis agar memiliki kekuatan hukum di kemudian hari apabila diperlukan.

Hal ini berbeda dengan kondisi di Eropa dan negara-negara maju lainnya. Di sana, profesi sales umumnya dibekali dengan tingkat pendidikan yang tinggi, kemampuan analisis yang matang, serta dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dengan kombinasi tersebut, risiko terjadinya penipuan atau “jebakan Batman” menjadi jauh lebih kecil.

By Julizar Muttaqin

perlukah Restorasi di Indonesia"

 

Soekarno Mampu Memproklamasikan, Bangsa Ini Memerlukan Restorasi

Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa yang sangat besar. Namun hingga hari ini, Negara Republik Indonesia belum sepenuhnya mampu mengelola dan memaksimalkan kelebihan masing-masing suku bangsa tersebut sebagai kekuatan nasional. Secara umum, para pemimpin negeri ini cenderung hanya mengeksplorasi seni dan budaya sebagai simbol, itupun belum terkelola secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini tampak dari lemahnya pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang belum memiliki arah strategis jangka panjang yang mampu menembus dunia internasional.

Jika kita menengok tokoh-tokoh besar dunia seperti Nabi Muhammad SAW, Ratu Victoria, Genghis Khan, hingga Otto von Bismarck, kita dapat melihat satu kesamaan utama: mereka berhasil menyatukan bangsanya bukan hanya dalam pendirian negara, tetapi juga dalam cara hidup, irama sosial, dan orientasi peradaban.

Genghis Khan, misalnya, mampu membangun kekuatan kavaleri terbesar di dunia dengan memanfaatkan kebiasaan hidup masyarakat Mongol yang nomaden dan mahir berkuda. Keahlian memanah dari atas kuda yang telah menjadi budaya sehari-hari disatukan dalam satu sistem militer yang terorganisasi, menjadikannya kekuatan yang dikenang sepanjang sejarah.

Nabi Muhammad SAW berhasil meletakkan fondasi masyarakat madani dengan memahami struktur sosial bangsa Arab yang terbiasa hidup dalam kabilah-kabilah dagang. Melalui penekanan pada kejujuran, keadilan, dan kolaborasi antarkabilah—terutama melalui Piagam Madinah—lahirlah tatanan sosial baru yang menghapus perbudakan secara bertahap dan membangun sistem hukum serta etika perdagangan yang hingga kini tetap diajarkan.

Ratu Victoria (serta era kekaisaran Inggris di bawahnya) mampu merestorasi sistem perdagangan dan armada laut Inggris dengan perlindungan hukum yang kuat, sehingga mendorong perkembangan sains dan teknologi. Puncaknya adalah Revolusi Industri yang memodernisasi cara kerja masyarakat dan meningkatkan produktivitas secara masif.

Sebaliknya, Indonesia belum pernah memiliki pemimpin yang benar-benar melakukan restorasi cara hidup bangsa secara menyeluruh. Soekarno memang berhasil membawa bangsa ini pada Proklamasi Kemerdekaan, namun belum sempat atau belum mampu membangun embrio tatanan hidup bangsa yang berakar kuat dan berkelanjutan. Setelah proklamasi, arah pembangunan nilai, etos kerja, dan sistem kehidupan bangsa kerap terputus dan berubah-ubah hingga hari ini.

Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang tidak sekadar piawai berorasi atau membangun simbol kebangsaan, tetapi mampu melakukan restorasi cara hidup nasional—menggali kekuatan lokal, menyatukannya dalam sistem ekonomi, sosial, dan politik yang utuh serta berjangka panjang.

Hanya dengan restorasi semacam inilah Indonesia dapat melahirkan pemimpin besar sebagaimana yang telah dicontohkan sejarah dunia.

Catatan:
Julizar Muttaqin

---

kelemahan tokoh politisi Indonesia memahami sejarah leluhur

 

Bangsa ini telah lama melupakan jejak dan kehebatan para leluhurnya. Siapa pun yang mampu menggali kembali, memahami, dan menerapkan nilai-nilai tersebut di masa depan, berpotensi menjadi pemimpin besar di negeri ini—bahkan mampu menandingi nama Soekarno dan Hatta.

Seperti Luhut Binsar Panjaitan, yang mungkin hanya mengenal dirinya sebagai mantan perwira. Namun, belum tentu ia menyadari bahwa bangsa Arab telah lama berdagang di Barus. Leluhur masyarakat Batak diduga telah terlibat dalam perdagangan hasil bumi yang dikirim hingga ke Timur Tengah dan bahkan ke Roma.

Seperti Megawati Soekarnoputri, yang dikenal sebagai putri Presiden pertama Republik Indonesia. Namun, tidak banyak yang menyoroti bahwa ibunya berasal dari Minangkabau, sebuah bangsa yang oleh Raffles disebut sebagai pewaris Sriwijaya dan sumber kekuatan Melayu (History of Sumatra).

Seperti Prabowo Subianto, yang memahami dirinya sebagai seorang ksatria yang setia kepada negara. Namun, ia seakan melupakan bahwa leluhur Jawa diwarisi sebuah pulau yang indah dan subur, berkat kesabaran dan keteguhan masyarakat Jawa yang tinggi dibandingkan bangsa lain.

Seperti Yusril Ihza Mahendra, yang dikenal sebagai cendekiawan andal. Namun, leluhur Melayu yang ia warisi memiliki tradisi organisasi maritim yang kuat, mampu membangun dan mengelola negara-negara maritim besar dan berpengaruh seperti Melaka, Siak, Asahan, Palembang, Aceh, dan lainnya.

Dan masih banyak contoh lainnya.

Oleh karena itu, teruslah menggali sejarah leluhur kita agar kita memahami akar persoalan bangsa ini, sehingga kita tidak terombang-ambing seperti kayu di lautan. Teruslah belajar, berkarya, dan berikan yang terbaik bagi keluarga, suku bangsa, dan negara.

perkembangan Ilmu pengetahuan itu sejalan dengan Perkembangan ekonomi, Politik dan Militer"

Kita dapat melihat periode kejayaan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad, di mana Islam berhasil membangun tata negara yang luar biasa dibandingkan era sebelumnya, seperti Dinasti Umayyah yang lebih menekankan ekspansi teritorial kekuasaan. Pada masa Abbasiyah inilah lahir banyak ilmuwan besar yang hingga kini temuannya masih dirasakan dan menjadi fondasi peradaban modern.

Di samping stabilitas politik yang kuat dengan kepemimpinan para khalifah dan sistem pemerintahan Islam yang mapan, kita juga dapat menyaksikan bagaimana persinggungan peradaban Arab dan Persia dipadukan menjadi sebuah mahakarya tata negara, hukum, dan kebudayaan yang luar biasa. Dari lingkungan peradaban inilah lahir tokoh-tokoh budaya dan sastra seperti Abu Nawas, menjadikan Abbasiyah sebagai simbol kejayaan kebudayaan Islam—bahkan peradaban Timur secara umum—yang pada masa itu melangkah lebih maju dibandingkan Eropa.

Kemakmuran Abbasiyah terasa di berbagai belahan dunia. Tidak sedikit kerajaan di luar dunia Islam merasa takjub terhadap keadilan dan kemajuan yang dibangun oleh peradaban Islam pada abad tersebut. Jutaan karya ilmiah lahir dalam bidang sains, astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat. Baghdad pun dikenal sebagai kota Seribu Satu Malam, tempat sejuta pengetahuan dan kenangan peradaban manusia tersimpan.

Namun, kejayaan itu runtuh pada masa pembumihangusan Baghdad oleh bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan, cucu Genghis Khan. Peristiwa ini menjadi awal periode kegelapan dalam sejarah Islam yang dampaknya masih terasa hingga kini. Perpustakaan-perpustakaan besar Abbasiyah dibakar, buku-buku ilmu pengetahuan dibuang ke Sungai Eufrat dan Tigris hingga air sungai dikisahkan menghitam oleh tinta. Yang tersisa hanyalah ilmu-ilmu yang dibawa oleh segelintir sarjana yang berhasil selamat dari pembantaian tersebut.

Masa kegelapan ini membuat stabilitas politik dunia Islam menjadi rapuh. Setelah wafatnya Genghis Khan, konflik terus berlanjut dan peperangan seakan menjadi satu-satunya jalan penyelesaian perselisihan. Dari kondisi ini lahir pemimpin-pemimpin militer Islam yang besar dan berpengaruh, seperti Alp Arslan, Timur Lenk, Bayezid I, Mehmed II, dan Sulaiman al-Qanuni. Namun, meskipun Kesultanan Utsmani berhasil membangun kekuatan militer yang dahsyat, mereka belum mampu menciptakan stabilitas intelektual dan keilmuan seperti yang pernah dicapai Dinasti Abbasiyah. Sistem hukum dan pemerintahan Utsmani lebih bertumpu pada kekuatan militer, sehingga relatif sedikit melahirkan ilmuwan sains dan pemikir besar.

Memasuki periode modern, peninggalan kejayaan Utsmani lebih banyak terlihat dalam bentuk bangunan-bangunan megah dengan arsitektur geometris yang menegaskan simbol kejayaan para pemimpin militer. Seiring waktu, Kesultanan Utsmani semakin tergerus oleh arus pemikiran baru dari Eropa, hingga akhirnya mengalami kemunduran dan runtuh. Puncaknya terjadi ketika gerakan nasionalis Turki Muda yang dipimpin Mustafa Kemal Atatürk mengakhiri kesultanan dan mendirikan Republik Turki.

Sementara itu, Eropa terus berbenah. Dengan berbekal pemikiran filsafat Yunani yang dipadukan dengan pemikiran Ibnu Rusyd (Averroes), lahirlah gagasan kebebasan individu sebagai cikal bakal liberalisme. Kekuasaan absolut kerajaan mulai dibatasi, seperti yang terjadi di Inggris dengan pembentukan parlemen sebagai pilar pemerintahan dan raja atau ratu sebagai kepala negara simbolik. Transformasi ini menjadi awal kemajuan besar peradaban Eropa dan melahirkan tokoh-tokoh industri seperti James Watt.

Peristiwa Revolusi Prancis—yang ditandai dengan eksekusi Raja Louis XVI di guillotine—menguatkan tuntutan persamaan hak dan penerapan Trias Politica. Gelombang perubahan ini mendorong masyarakat Eropa untuk menentukan arah kemajuan mereka sendiri, di mana setiap individu bebas berproduksi tanpa intervensi kekuasaan absolut, disertai penguatan sistem hukum dan politik. Tidak mengherankan jika Eropa kemudian mampu menjelma menjadi pusat peradaban dunia pada periode modern.

Istana Niat Lima Laras, Jejak Pengaruh Minangkabau di Pantai Timur Sumatera

Istana Niat Lima laras

Rumah ini sungguh tidak ada duanya. Ia menjadi bukti kehebatan seorang saudagar besar yang lahir di Batu Bara.

Melihat kejayaan rumah sang Datuk, teringat pesan orang Melayu: pantang berutang. Kekayaan dan kemegahan yang tercermin pada bangunan ini lahir dari hasil kerja keras, bukan dari beban hutang.

Bangunan ini dikerjakan oleh para pekerja Tionghoa. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa didatangkan? Perlu dipahami bahwa masyarakat Tionghoa telah hadir dan merantau di Nusantara selama berabad-abad, terutama sebagai pedagang dan tenaga ahli bangunan.

Catatan Sejarah yang Perlu Diluruskan

Pada tanggal 29 Juli 1910, nama Lima Laras diambil sebagai kenangan atas Lima Lareh di Sumatera Barat, yang merujuk pada sidang Lima Raja. Sebelumnya, kelima raja tersebut merupakan perantau Minangkabau yang berasal dari Limo Lareh dan berlabuh di Kuala Lima Dolok pada akhir abad ke-15.

Seorang cerdik pandai bernama Datuk Indrapura menetap di Simpang Dolok hingga keturunannya yang ke-11, Datuk Ingah Mansur. Ke arah selatan, menuju Tanah Datar, terdapat keturunan bernama Wan Sahroni. Keturunannya kemudian menetap di Bengkalan dengan gelar Datuk Semuangsah.

Ke arah Kampung Alai, wilayah ini dikunjungi oleh Datuk Cik Ayung hingga keturunan ketujuh. Keturunan kedelapan berpindah ke Kampung Pinang, wilayah Kampung Sentang, hingga generasi kesembilan, yaitu Haji Ja’far, yang kemudian memperluas pengaruhnya ke Kampung Dolok dan mendirikan rumah raja di Cempaka Biru.

Keturunan kesepuluh, Datuk Mat Yuda, pada tahun 1883 dikenal sebagai saudagar ulung yang berdagang hingga ke Malaysia dan sepanjang jalur Selat Malaka. Ia memiliki tujuh kapal dagang yang menjadikannya sangat kaya. Uang logam hasil perniagaannya setiap tahun dijemur dan diminyaki agar tidak berkarat. Menjelang akhir hayatnya, seluruh usaha dagangnya dipercayakan kepada orang kepercayaannya, yang dalam istilah setempat disebut apik lempang.

Biaya pembangunan Istana Lima Laras sepenuhnya berasal dari hasil perdagangan Datuk Mat Yuda. Bahan bangunan utama berupa kayu berkualitas tinggi didatangkan dari Malaysia, seperti kayu merbau, bera-bera, dan meranti. Masyarakat setempat dilibatkan dengan menyediakan pelepah rumbia, sementara arsitek asli dari kedatukan—yang dikenal sebagai Ulung Bijak—dipanggil untuk merancang bangunan.

Pada masa itu, banyak orang Tionghoa merantau sebagai pekerja bangunan, karena mereka dikenal memiliki keahlian tinggi dalam pertukangan kayu dan seni pahat. Pembangunan Istana Lima Laras dimulai pada tahun 1907 dan selesai pada tahun 1912.

Pada tahun 1919, Datuk wafat dan digantikan oleh putranya. Namun, pada akhir masa pemerintahannya, terjadi persinggungan dengan peraturan kolonial Belanda, sehingga jabatannya dalam pemerintahan kedatukan dicopot dan digantikan oleh seorang Syahbandar, yang menyebabkan kewenangan Datuk menjadi terbatas.

Pada tahun 1947, istana ini pernah dijadikan kamp Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Saat itu, Angkatan Darat dipimpin oleh Wakid Lubis, sedangkan Angkatan Laut dipimpin oleh Mayor Danrif Nasution.

Bangsa Indonesia adalah Bangsa Yang diciptakan Untuk Besar, Formulanya saja yang belum terbentuk Rapi"

 

Jika pedati-pedati Jawa dan kapal-kapal Melayu berputar selaras, bangsa ini dapat menjadi sebuah superpower.
— Julizar Muttaqin

Borobudur: saksi bisu kemajuan peradaban Nusantara

Bagi orang Melayu—baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, maupun dalam peradaban bahari—berlaku satu prinsip utama:
“Di dalam perahu, kita tidak pernah sendirian. Kita satu kapal, satu nahkoda; ada yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.”

Barang siapa melanggar konsep pergaulan ini, bahkan sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman, alam terlebih dahulu akan mengutuknya.

Melayu bermarwah di atas kapal masing-masing, bukan di atas mimbar yang disediakan.

Kerajaan Minanga telah tercatat dan dapat diakses secara terbuka, bahkan melalui Wikipedia, sebagai pengetahuan bagi pemuda-pemuda Melayu. Ia merupakan gugusan kapal dan perahu yang membentuk kedatuan Melayu, berpusat di Kampar, lalu berpindah-pindah untuk memperluas pengaruhnya. Pada masa Dapunta Hyang Sri Jayanasa, misi pengembangan peradaban bahari dilakukan dengan membawa sekitar 20.000 pasukan menuju Bumi Palembang.

Terdapat kesamaan mendasar antara Melayu dan Arab. Pola pergaulan Arab terbentuk dari penguasaan hamparan daratan melalui sistem kabilah, sementara Melayu menguasai hamparan lautan melalui kapal-kapal. Perbedaannya terletak pada sifat dan cara menjalankan kodrat masing-masing.

Saya lebih senang melihat orang Jawa dengan pedatinya dan orang Sumatera dengan perahu-perahunya. Itulah bentuk kodrat yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Jangan merasa paling benar sendiri dengan mengatakan bentuk Jawa salah atau bentuk Sumatera keliru. Bisa jadi, yang sedikit keliru adalah hati kita.

Konsep saya sederhana: ketika orang Jawa berjalan pada kodrat pedatinya, dan orang Melayu berjalan pada kodrat kapalnya, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang besar, bahkan dihormati oleh bangsa-bangsa dunia. Semboyan Pancasila saja belum cukup jika tidak diisi dengan pemahaman atas kodrat yang telah Allah SWT tetapkan. Konsep ini memang berat diterapkan, tetapi percayalah, dunia ini bukan hanya milik para penjudi kehidupan.

Islam

Konsep Islam pada dasarnya sangat sederhana: konsep persahabatan. Sahabat saling mengingatkan dalam menegakkan risalah Rasulullah SAW. Namun, konsep ini sering berbenturan dengan hierarki buatan manusia, sehingga menimbulkan penolakan di berbagai penjuru.

Islam tidak menitikberatkan pada simbol-simbol kelompok, panji-panji perang, atau sekadar penghimpunan massa yang justru memecah umat menjadi kelompok-kelompok kecil. Konsep sahabat adalah konsep saling menghargai dan memahami pola pergaulan masing-masing: pergaulan kabilah, pergaulan kapal Melayu, dan pergaulan-pergaulan lainnya. Dari sinilah Islam mampu menembus lintas budaya dan tarekat. Tidak mustahil, kekokohan Islam justru terpancar dari isyarat Ilahi yang sejak awal telah terwujud dalam pola pergaulan leluhur berbagai suku bangsa.

Dalam masyarakat Melayu tidak dikenal sistem kasta. Karena itu, agama Buddha pernah diterima oleh leluhur kita. Sikap ini menurun kepada generasi berikutnya. Tak heran, banyak ulama Melayu—dari Sumatera hingga Sulu—lebih mengedepankan kesederhanaan. Ajaran mereka sarat kebijaksanaan, layaknya seorang nahkoda yang semakin banyak berlayar, semakin memahami dunia. Kepemimpinan pun tertanam kuat dalam diri ulama-ulama Melayu. Pada masa kolonial Belanda, para haji yang pulang dari Mekkah kerap diawasi karena peran mereka dalam pergerakan kemerdekaan.

Minangkabau, Melayu, Makassar, Bugis, Aceh, hingga wilayah Sumatera, Borneo, dan Sulu—selama masih berpola bahari—tetap menjadikan kapal sebagai bentuk pergaulan hidupnya. Yang membedakan hanyalah sifat dan karakter masing-masing. Itulah nikmat kodrat yang diberikan kepada kita, berbeda dengan kodrat Jawa yang bercorak agraris dengan simbol pedati.

Tergerusnya Melayu di Era Modren

Kita mengetahui bahwa masyarakat Sumatera, Sulawesi, Kalimantan hingga Filipina—dengan pengecualian Jawa—memiliki pola pergaulan yang terbentuk dari budaya bahari, yakni perahu dan kapal. Pola ini berbeda dengan pola Jawa yang tumbuh dari lingkungan agraris. Perbedaan tersebut membentuk identitas sosial yang beragam, namun tetap dalam satu ikatan persaudaraan.

Dalam era organisasi kapitalis, justru pola agraris sering kali lebih diuntungkan. Hal ini karena kapitalisme pada dasarnya berkembang melalui pembangunan pabrik dan industri yang “membaris­kan” manusia sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu, pada era modern dan industrialisasi, bangsa-bangsa seperti Cina, India, dan Jawa relatif lebih mudah beradaptasi dibandingkan masyarakat bahari seperti Melayu, jika dilihat dari pola kebudayaannya.

Meski demikian, terdapat sejumlah suku bangsa bahari yang hingga kini masih mampu mempertahankan pola “kapal” dan tetap bersaing dengan pola agraris. Di antaranya Minangkabau, Aceh, Palembang, Sulawesi, Makassar, Bugis, Ambon, dan lainnya. Walaupun mereka mungkin tidak mampu menjelaskan pola pergaulan tersebut secara teoritis, secara kasat mata pola warisan leluhur itu masih bertahan dalam kehidupan sosial mereka.

Pertanyaannya kemudian: bagaimana Melayu bangkit?
Jawabannya adalah dengan mempertahankan pola kapal dan menyusun kembali “kapal-kapal Melayu” sebagai simbol kekuatan ekonomi, sosial, dan politik.

Perlu kehati-hatian terhadap pembangunan rel kereta api menuju Riau atau Aceh. Pembangunan semacam ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga membawa pola peradaban agraris—yang membelah masyarakat ke dalam kelas buruh dan borjuis.

Oleh karena itu, perlu segera didirikan banyak lembaga atau “kapal-kapal Melayu” sebagai basis kekuatan bersama. Rebut dan amankan tanah-tanah di Riau, serta bangun kolaborasi dengan saudara kita yang berpola agraris, yaitu Jawa, untuk mengelola tanah tersebut. Namun, hak kepemilikan tanah harus berada di tangan nahkoda-nahkoda Melayu. Bangun kepercayaan dengan berlandaskan prinsip keadilan.

Didik anak-anak Melayu di bidang hukum, kedokteran, dan angkatan laut. Sejarah mencatat bahwa satu pernyataan hukum Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tunku Abdul Rahman, mampu mengalahkan seribu orasi Soekarno di hadapan persidangan PBB. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum dan diplomasi memiliki dampak yang sangat besar.

Jangan sampai Riau bernasib sama dengan saudara-saudaranya di Sumatera Pantai Timur, sebab pembangunan rel kereta api dapat menjadi pintu masuk bagi peradaban agraris yang menggeser struktur sosial masyarakat bahari.

kenapa Melayu tidak Maju?

 

Mengapa Melayu Tidak Maju?

Jawabannya sederhana: karena hilangnya kodrat pergaulan kapal.

Sejak masa leluhur, Melayu lebih memilih Buddha dibandingkan Hindu. Hal ini bukan tanpa alasan. Budaya Hindu membentuk klaster agraris yang menempatkan petani sebagai kelas bawah, di bawah kaum ksatria dan cendekiawan, dengan peran hidup yang terbatas pada kerja bertani. Pola ini wajar berkembang di Jawa, yang secara kultural menyerupai pedati: satu kemudi, satu arah, dan penumpangnya cukup mengikuti irama—menyanyi dan bersuling—tanpa mempertanyakan kecepatan perjalanan, hanya boleh bertanya soal tujuan.

Berbeda dengan Melayu yang hidup dalam pola kapal-kapal. Setiap kapal memiliki kompasnya sendiri. Karena itu dibutuhkan seorang nahkoda yang benar-benar mengenal dirinya, agar mampu menjadi panutan bagi seluruh awak kapal. Inilah kodrat pergaulan Melayu.

Borobudur merupakan wujud kebijaksanaan Wangsa Melayu Kuno dalam mewujudkan kebesaran Datuk Besar dalam pandangan Buddha. Pembangunannya dikerjakan oleh saudara-saudara agraris—yang mayoritas Jawa—sebagai hasil dari kedaulatan dan pengaruh Sriwijaya. Karena itulah Raffles mengenal Borobudur melalui catatan Melayu Kuno.

Saya tidak percaya jika dikatakan bahwa saudara-saudara kita dari Jawa unggul dalam Angkatan Laut, sementara kita—sesama saudara—telah terbukti berjaya di lautan.
Malahayati dari Aceh,
Hasanuddin dari Makassar,
Raja Ismail dari Siak,
Arung Palakka dari Bugis,
dan masih banyak lainnya.

Karena itu, berdosalah negara-negara Melayu—baik Indonesia, Malaysia, maupun Singapura—jika tidak mendidik anak-anak Melayu menjadi perwira Angkatan Laut. Namun dosa yang lebih besar adalah para ibu Melayu yang mendidik anak-anaknya jauh dari kodrat yang telah ditetapkan Tuhan Yang Maha Bijaksana.

Melayu sejatinya tidak “bersatu”, melainkan berpadu. Bersatu hanya ada dalam partai-partai. Sejak kapan Melayu bersatu? Gagasan bersatu lahir dari cara berpikir nasionalisme dan komunisme yang tidak memahami kodrat Melayu sebagai kumpulan kapal yang berbaris, bukan massa yang dilebur.

Nasionalisme ala Eropa—yang dipelopori Soekarno—lebih relevan di tanah Jawa yang homogen dan agraris. Di tanah Melayu, gagasan ini justru menimbulkan benturan ideologis. Republiklah yang lebih dapat diterima, sebagaimana ditulis Datuk Tan Malaka dalam Naar de Republiek Indonesia. Peran Soekarno adalah menyatukan tokoh-tokoh Nusantara untuk membentuk negara baru, bukan memaksakan ideologi tertentu.

Ideologi yang Mengikis Melayu

1. Nasionalisme (lahir dari Eropa, berbasis borjuis dan buruh)

2. Komunisme (lahir dari kelas buruh Eropa)

3. Sosialisme (lahir dari kelas borjuis Eropa)

4. Radikalisme

Ideologi yang Selaras dengan Melayu

1. Perpaduan, bukan persatuan

2. Republik

3. Perserikatan

4. Islam

Inilah sebabnya orang Melayu di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan bergabung dengan Indonesia: karena kesamaan agama (Islam) dan bentuk republik. Sementara Malaysia terbentuk melalui perpaduan gugus-gugus kapal Melayu.

Barang siapa orang Melayu mengamalkan nasionalisme secara membuta, ia akan dikutuk oleh alam. Keturunannya akan menghadapi kemiskinan tanpa ujung, bahkan terputusnya nasab.

Mengapa orang Minang ikut berjuang di Jakarta dalam kemerdekaan RI? Karena para cendekiawan Minang yang mengenyam pendidikan Barat memiliki kepekaan tinggi terhadap penindasan kolonial. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan kerangka pikir Barat—mengadopsi komunisme, filsafat Yunani, hingga trias politica Prancis. Pemikiran ini hanya relevan diterapkan di Jawa, yang saat itu menjadi pusat perbudakan industri kolonial.

Karena itu mereka berjuang di Jawa, bahkan di Deli seperti Tan Malaka. Namun di Deli, gagasan ini tidak berkembang luas, sehingga pusat perjuangan berpindah ke Jakarta. Setelah kemerdekaan, perbedaan sistem pemerintahan pun mencolok: Jawa yang homogen lebih diuntungkan oleh sistem terpusat, sementara luar Jawa tetap berpola kapal.

Hatta cenderung pada sistem parlementer dan federal, sedangkan Soekarno memilih sistem komando terpusat. Di tengah perbedaan itu, muncul tokoh Minang yang visioner: Muhammad Natsir, dengan Mosi Integral NKRI. Republik diterima luas oleh daerah-daerah luar Jawa karena lebih realistis dibanding nasionalisme yang menguntungkan masyarakat homogen.

Namun, seiring waktu, politik Indonesia bergeser. TNI menjadi alat politik Orde Baru yang otoriter, semakin merugikan Melayu—terutama di Selat Malaka—karena orang Melayu sulit dipaksa mengikuti sistem koordinasi terpusat ala Jawa. Muncullah “Melayu berekor” yang mengatasnamakan persatuan dan nasionalisme, namun kehilangan esensi pola pergaulan kaumnya sendiri.

Akibatnya, Melayu seperti kapal tanpa nahkoda. Awak bingung menentukan arah hidup dan politik, hingga banyak Melayu menjauh dari pusat kekuasaan.

Berbeda dengan Aceh. Mereka tetap mempertahankan pola kapal dan memperjuangkan keadilan berdasarkan sejarah. Aceh tidak pernah sepenuhnya ditaklukkan Belanda, bahkan pada masa Jepang. Hasan Tiro, sebagai Wali Nanggroe, setia pada pola pergaulan kapal, didukung ulama-ulama Aceh. Mereka membuktikan bahwa keadilan tidak harus dibawa dengan bendera nasionalisme. Perjuangan panjang itu akhirnya menghasilkan pengakuan Aceh sebagai daerah istimewa.

Kegagalan Hatta, Dalam Berdemokrasi adalah sulit untuk berbohong

 

Sejarah Pergerakan Idiologi Organisasi yang Ada Di Indonesia

 Julzar Muttaqin

Banyak cara yang dilakukan para pemuda dalam kegiatan organisasi untuk membebaskan bangsa dari kolonialisme Belanda dan Jepang. Akan tetapi, terdapat satu perhatian besar dari para orang tua terdahulu ketika mendengar nama Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini disebabkan ajaran Karl Marx yang dijadikan dasar ideologi untuk mengisi ruh pergerakan para kadernya, yang bertolak belakang dengan paham liberalisme yang dianut oleh sebagian besar negara kolonialis.

Pergerakan PKI di Indonesia bermula dari tokoh komunis di Belanda yang membentuk partai politik di Hindia Belanda. Tokoh terkenal tersebut adalah Henk Sneevliet, yang kemudian mengader banyak pemuda Hindia Belanda yang berpengaruh, seperti Semaun dan Darsono. Dari sinilah terbentuk ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging), yang lahir akibat tekanan tata tertib organisasi di kubu Sarekat Islam, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim dan HOS Cokroaminoto.

Setelah ISDV terbentuk, para pemuda yang telah dikader dan diperkenalkan pada ideologi komunis yang bersifat anti-kolonialisme, secara gencar melakukan publikasi melalui tulisan-tulisan perlawanan terhadap kolonialisme. Publikasi tersebut dimuat dalam surat kabar bernama Suara Rakyat. Namun, pada tahun 1924, nama organisasi ini diubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan tokoh penggerak utama seperti Tan Malaka dan Semaun.

PKI kemudian semakin aktif melancarkan gerakan anti-liberalisme yang dianggap sebagai praktik ekonomi yang memeras keringat rakyat melalui industri-industri milik kaum pemodal. Akibat aktivitas ini, banyak tokoh PKI yang harus melarikan diri dari kejaran polisi kolonial Belanda.

Pada tahun 1926, muncul perbedaan pandangan dan strategi perjuangan di tubuh PKI. Tan Malaka berseberangan dengan cara perjuangan Semaun. Tan Malaka tidak sepenuhnya menerima pemikiran Karl Marx secara bulat-bulat dan menolak pemberontakan yang dilakukan oleh Semaun dan Alimin. Pemberontakan tersebut mengakibatkan ribuan korban jiwa dan menyebabkan sejumlah tokoh partai diasingkan ke Boven Digul oleh pemerintah kolonial Belanda. Peristiwa ini menjadikan PKI sebagai partai terlarang, yang kemudian dikenal sebagai PKI Jilid I.

---

“Kegagalan Hatta dalam berdemokrasi adalah sulit untuk berbohong.”

Mohammad Hatta menggunakan cara-cara leluhur dalam berdiplomasi untuk meyakinkan para sultan Melayu agar memilih bentuk negara republik. Namun, beliau melupakan satu risalah penting tentang makna praktik demokrasi, yaitu seni berkompromi yang terkadang menuntut kebohongan politik. Hatta dikenal sebagai sosok yang sulit untuk berbohong. Akibatnya, pada tahun 1950, ia memilih keluar dari konsep Dwi Tunggal yang sebelumnya ia gagas bersama Soekarno.

Hal tersebut menyebabkan kaum nasionalis yang dipimpin oleh Soekarno tidak mampu sepenuhnya menjamin keutuhan negara yang telah mereka proklamasikan bersama. Dari kondisi inilah kemudian muncul Mosi Integral, yang digagas oleh seorang tokoh Melayu Minangkabau. Hingga saat ini, konsep tersebut tetap dipegang teguh dalam bentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).