kenapa Melayu tidak Maju?

 

Mengapa Melayu Tidak Maju?

Jawabannya sederhana: karena hilangnya kodrat pergaulan kapal.

Sejak masa leluhur, Melayu lebih memilih Buddha dibandingkan Hindu. Hal ini bukan tanpa alasan. Budaya Hindu membentuk klaster agraris yang menempatkan petani sebagai kelas bawah, di bawah kaum ksatria dan cendekiawan, dengan peran hidup yang terbatas pada kerja bertani. Pola ini wajar berkembang di Jawa, yang secara kultural menyerupai pedati: satu kemudi, satu arah, dan penumpangnya cukup mengikuti irama—menyanyi dan bersuling—tanpa mempertanyakan kecepatan perjalanan, hanya boleh bertanya soal tujuan.

Berbeda dengan Melayu yang hidup dalam pola kapal-kapal. Setiap kapal memiliki kompasnya sendiri. Karena itu dibutuhkan seorang nahkoda yang benar-benar mengenal dirinya, agar mampu menjadi panutan bagi seluruh awak kapal. Inilah kodrat pergaulan Melayu.

Borobudur merupakan wujud kebijaksanaan Wangsa Melayu Kuno dalam mewujudkan kebesaran Datuk Besar dalam pandangan Buddha. Pembangunannya dikerjakan oleh saudara-saudara agraris—yang mayoritas Jawa—sebagai hasil dari kedaulatan dan pengaruh Sriwijaya. Karena itulah Raffles mengenal Borobudur melalui catatan Melayu Kuno.

Saya tidak percaya jika dikatakan bahwa saudara-saudara kita dari Jawa unggul dalam Angkatan Laut, sementara kita—sesama saudara—telah terbukti berjaya di lautan.
Malahayati dari Aceh,
Hasanuddin dari Makassar,
Raja Ismail dari Siak,
Arung Palakka dari Bugis,
dan masih banyak lainnya.

Karena itu, berdosalah negara-negara Melayu—baik Indonesia, Malaysia, maupun Singapura—jika tidak mendidik anak-anak Melayu menjadi perwira Angkatan Laut. Namun dosa yang lebih besar adalah para ibu Melayu yang mendidik anak-anaknya jauh dari kodrat yang telah ditetapkan Tuhan Yang Maha Bijaksana.

Melayu sejatinya tidak “bersatu”, melainkan berpadu. Bersatu hanya ada dalam partai-partai. Sejak kapan Melayu bersatu? Gagasan bersatu lahir dari cara berpikir nasionalisme dan komunisme yang tidak memahami kodrat Melayu sebagai kumpulan kapal yang berbaris, bukan massa yang dilebur.

Nasionalisme ala Eropa—yang dipelopori Soekarno—lebih relevan di tanah Jawa yang homogen dan agraris. Di tanah Melayu, gagasan ini justru menimbulkan benturan ideologis. Republiklah yang lebih dapat diterima, sebagaimana ditulis Datuk Tan Malaka dalam Naar de Republiek Indonesia. Peran Soekarno adalah menyatukan tokoh-tokoh Nusantara untuk membentuk negara baru, bukan memaksakan ideologi tertentu.

Ideologi yang Mengikis Melayu

1. Nasionalisme (lahir dari Eropa, berbasis borjuis dan buruh)

2. Komunisme (lahir dari kelas buruh Eropa)

3. Sosialisme (lahir dari kelas borjuis Eropa)

4. Radikalisme

Ideologi yang Selaras dengan Melayu

1. Perpaduan, bukan persatuan

2. Republik

3. Perserikatan

4. Islam

Inilah sebabnya orang Melayu di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan bergabung dengan Indonesia: karena kesamaan agama (Islam) dan bentuk republik. Sementara Malaysia terbentuk melalui perpaduan gugus-gugus kapal Melayu.

Barang siapa orang Melayu mengamalkan nasionalisme secara membuta, ia akan dikutuk oleh alam. Keturunannya akan menghadapi kemiskinan tanpa ujung, bahkan terputusnya nasab.

Mengapa orang Minang ikut berjuang di Jakarta dalam kemerdekaan RI? Karena para cendekiawan Minang yang mengenyam pendidikan Barat memiliki kepekaan tinggi terhadap penindasan kolonial. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan kerangka pikir Barat—mengadopsi komunisme, filsafat Yunani, hingga trias politica Prancis. Pemikiran ini hanya relevan diterapkan di Jawa, yang saat itu menjadi pusat perbudakan industri kolonial.

Karena itu mereka berjuang di Jawa, bahkan di Deli seperti Tan Malaka. Namun di Deli, gagasan ini tidak berkembang luas, sehingga pusat perjuangan berpindah ke Jakarta. Setelah kemerdekaan, perbedaan sistem pemerintahan pun mencolok: Jawa yang homogen lebih diuntungkan oleh sistem terpusat, sementara luar Jawa tetap berpola kapal.

Hatta cenderung pada sistem parlementer dan federal, sedangkan Soekarno memilih sistem komando terpusat. Di tengah perbedaan itu, muncul tokoh Minang yang visioner: Muhammad Natsir, dengan Mosi Integral NKRI. Republik diterima luas oleh daerah-daerah luar Jawa karena lebih realistis dibanding nasionalisme yang menguntungkan masyarakat homogen.

Namun, seiring waktu, politik Indonesia bergeser. TNI menjadi alat politik Orde Baru yang otoriter, semakin merugikan Melayu—terutama di Selat Malaka—karena orang Melayu sulit dipaksa mengikuti sistem koordinasi terpusat ala Jawa. Muncullah “Melayu berekor” yang mengatasnamakan persatuan dan nasionalisme, namun kehilangan esensi pola pergaulan kaumnya sendiri.

Akibatnya, Melayu seperti kapal tanpa nahkoda. Awak bingung menentukan arah hidup dan politik, hingga banyak Melayu menjauh dari pusat kekuasaan.

Berbeda dengan Aceh. Mereka tetap mempertahankan pola kapal dan memperjuangkan keadilan berdasarkan sejarah. Aceh tidak pernah sepenuhnya ditaklukkan Belanda, bahkan pada masa Jepang. Hasan Tiro, sebagai Wali Nanggroe, setia pada pola pergaulan kapal, didukung ulama-ulama Aceh. Mereka membuktikan bahwa keadilan tidak harus dibawa dengan bendera nasionalisme. Perjuangan panjang itu akhirnya menghasilkan pengakuan Aceh sebagai daerah istimewa.