Ketika Suku Bangsa Dibawa ke dalam Politik dan Islam

Ketika Suku Bangsa Dibawa ke dalam Politik dan Islam

Perlu kita ketahui bahwa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa beserta adat dan istiadatnya. Secara geografis, Indonesia dipisahkan oleh lautan dengan ribuan pulau, serta sejak masa Sriwijaya hingga Kesultanan Malaka telah menjadi jalur lalu lintas dunia dalam bidang kemaritiman. Alam Indonesia menjadikannya pusat keamanan dan perdagangan ekonomi dunia hingga saat ini.

Dari letak geografis tersebut, Indonesia tetap menjadi muara berbagai agama di dunia. Bahkan ketika hegemoni Barat memasuki Asia Tenggara, Indonesia juga menjadi tempat bertemunya pemikiran-pemikiran logika Yunani yang kemudian berbaur dengan para cendekiawan Nusantara. Pemikiran ini turut menjadi dasar dalam pembentukan Negara Indonesia, dengan Islam sebagai kekuatan utama dalam setiap pergerakan menuju kemerdekaan.

Akan tetapi, politik Barat dan politik Islam memiliki perbedaan yang mendasar dalam kultur dan strukturnya. Politik Barat lebih mengutamakan eksistensi rasionalitas pemikiran, sedangkan politik Islam mengacu pada eksistensi yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Dalam sejarah, Islam telah membawa dunia pada masa kejayaan dan kemasyhuran yang luar biasa sejak abad ke-7 hingga abad ke-15, dan menjadi sumber rujukan politik Islam dalam menentukan arah pergerakan hingga saat ini. Sementara itu, Barat mulai menjadi hegemoni dunia sejak awal abad ke-19 hingga sekarang. Dua kekuatan ini sering kali berada dalam posisi yang saling bertentangan, namun pada kondisi tertentu juga dapat berjalan sejajar dan saling berkaitan.

Bahkan Tan Malaka, sebagai konseptor Negara Republik Indonesia, secara tegas memberikan isyarat kepada para pemikir dan politisi komunis di Uni Soviet bahwa unsur Islam tidak dapat ditinggalkan dalam setiap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hingga Soekarno mengusung nasionalisme, pada kenyataannya pembangunan kemerdekaan Indonesia tetap tidak terlepas dari pengaruh Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya organisasi Islam yang turut ambil bagian dalam menjaga keutuhan negara yang baru dibentuk.

Islam juga membawa nilai kedamaian dan toleransi yang meninggalkan jejak sejarah tak terlupakan bagi suku-suku bangsa di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam tidak mengedepankan perbedaan suku bangsa, melainkan menciptakan rekam jejak kegemilangan dan kejayaan yang hingga kini menjadi pondasi moral dan etika dalam menyikapi konflik perbedaan. Namun, dalam konteks kekinian, ketika suku bangsa dibawa ke dalam politik modern, hal tersebut justru memunculkan konflik baru secara vertikal. Suku bangsa kerap dijadikan asas kepentingan partai politik dalam meraup suara, karena kemenangan politik bertumpu pada perolehan suara terbanyak. Kondisi ini menjadi bibit perpecahan yang terus dipelihara, sementara perhatian para pemikir sosial dan politik terhadap potensi konflik tersebut masih relatif minim.

Oleh karena itu, pentingnya pengembangan dan pendirian lembaga-lembaga masyarakat sebagai wadah serta mekanisme check and balance antara penguasa dan rakyat menjadi solusi yang relevan. Hal ini pernah dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana iklim demokrasi Indonesia semakin terisi dan berkembang. Lembaga masyarakat menjadi ruang untuk menuangkan pemikiran dan aspirasi, sekaligus bersama-sama membimbing arah ekonomi dan politik yang dapat diterima oleh seluruh asas, baik ditinjau dari sisi sejarah, masa kini, maupun masa depan.