Tergerusnya Melayu di Era Modren

Kita mengetahui bahwa masyarakat Sumatera, Sulawesi, Kalimantan hingga Filipina—dengan pengecualian Jawa—memiliki pola pergaulan yang terbentuk dari budaya bahari, yakni perahu dan kapal. Pola ini berbeda dengan pola Jawa yang tumbuh dari lingkungan agraris. Perbedaan tersebut membentuk identitas sosial yang beragam, namun tetap dalam satu ikatan persaudaraan.

Dalam era organisasi kapitalis, justru pola agraris sering kali lebih diuntungkan. Hal ini karena kapitalisme pada dasarnya berkembang melalui pembangunan pabrik dan industri yang “membaris­kan” manusia sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu, pada era modern dan industrialisasi, bangsa-bangsa seperti Cina, India, dan Jawa relatif lebih mudah beradaptasi dibandingkan masyarakat bahari seperti Melayu, jika dilihat dari pola kebudayaannya.

Meski demikian, terdapat sejumlah suku bangsa bahari yang hingga kini masih mampu mempertahankan pola “kapal” dan tetap bersaing dengan pola agraris. Di antaranya Minangkabau, Aceh, Palembang, Sulawesi, Makassar, Bugis, Ambon, dan lainnya. Walaupun mereka mungkin tidak mampu menjelaskan pola pergaulan tersebut secara teoritis, secara kasat mata pola warisan leluhur itu masih bertahan dalam kehidupan sosial mereka.

Pertanyaannya kemudian: bagaimana Melayu bangkit?
Jawabannya adalah dengan mempertahankan pola kapal dan menyusun kembali “kapal-kapal Melayu” sebagai simbol kekuatan ekonomi, sosial, dan politik.

Perlu kehati-hatian terhadap pembangunan rel kereta api menuju Riau atau Aceh. Pembangunan semacam ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga membawa pola peradaban agraris—yang membelah masyarakat ke dalam kelas buruh dan borjuis.

Oleh karena itu, perlu segera didirikan banyak lembaga atau “kapal-kapal Melayu” sebagai basis kekuatan bersama. Rebut dan amankan tanah-tanah di Riau, serta bangun kolaborasi dengan saudara kita yang berpola agraris, yaitu Jawa, untuk mengelola tanah tersebut. Namun, hak kepemilikan tanah harus berada di tangan nahkoda-nahkoda Melayu. Bangun kepercayaan dengan berlandaskan prinsip keadilan.

Didik anak-anak Melayu di bidang hukum, kedokteran, dan angkatan laut. Sejarah mencatat bahwa satu pernyataan hukum Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tunku Abdul Rahman, mampu mengalahkan seribu orasi Soekarno di hadapan persidangan PBB. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum dan diplomasi memiliki dampak yang sangat besar.

Jangan sampai Riau bernasib sama dengan saudara-saudaranya di Sumatera Pantai Timur, sebab pembangunan rel kereta api dapat menjadi pintu masuk bagi peradaban agraris yang menggeser struktur sosial masyarakat bahari.