Permainan Lumbung membentuk masyarakat sosial di Nusantara

Permainan Lumbung

 

Bayangkan sebuah pepatah yang menyatakan bahwa dunia adalah permainan. Setiap suku bangsa memiliki permainan khasnya masing-masing. Kita mengetahui bahwa permainan lumbung telah dimainkan dari generasi ke generasi, jauh sebelum Generasi Z muncul. Permainan lumbung bukanlah permainan seperti catur atau Go dari Tiongkok yang melambangkan pertarungan dua raja, melainkan permainan dua insan biasa yang bermain dengan penuh keceriaan, namun tetap mengandalkan perhitungan matematis.

Permainan lumbung dimainkan di kalangan masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa, dan telah dikenal sejak lama. Permainan ini dilakukan dengan membuat lubang-lubang pembagian serta lubang tabungan (lumbung) dengan tujuan mengumpulkan seluruh biji ke dalam lumbung masing-masing. Permainan ini memiliki aturan khusus, yaitu setiap langkah harus dijaga agar tetap berlanjut, yang dikenal dengan istilah ping, hingga mencapai tujuan.

Secara filosofis, permainan lumbung mengandung makna kekerabatan dan kebersamaan, yang menekankan nilai saling berbagi tanpa membeda-bedakan. Nilai ini bertujuan agar setiap langkah dan tujuan dapat tercapai bersama. Permainan lumbung banyak digunakan dalam masyarakat yang bersifat egaliter karena mencerminkan tatanan yang selaras antara alam, sosial, dan bahkan kehidupan politik. Oleh karena itu, permainan lumbung masih dilestarikan di masyarakat tradisional.

Dalam permainan lumbung, pemain tidak diperkenankan mengisi lumbung milik lawan. Dari aturan ini dapat dipetik pelajaran bahwa alangkah lebih baik jika seseorang membantu orang lain dalam proses usahanya, bukan sekadar memberikan hasil secara langsung.

Ketika Suku Bangsa Dibawa ke dalam Politik dan Islam

Ketika Suku Bangsa Dibawa ke dalam Politik dan Islam

Perlu kita ketahui bahwa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa beserta adat dan istiadatnya. Secara geografis, Indonesia dipisahkan oleh lautan dengan ribuan pulau, serta sejak masa Sriwijaya hingga Kesultanan Malaka telah menjadi jalur lalu lintas dunia dalam bidang kemaritiman. Alam Indonesia menjadikannya pusat keamanan dan perdagangan ekonomi dunia hingga saat ini.

Dari letak geografis tersebut, Indonesia tetap menjadi muara berbagai agama di dunia. Bahkan ketika hegemoni Barat memasuki Asia Tenggara, Indonesia juga menjadi tempat bertemunya pemikiran-pemikiran logika Yunani yang kemudian berbaur dengan para cendekiawan Nusantara. Pemikiran ini turut menjadi dasar dalam pembentukan Negara Indonesia, dengan Islam sebagai kekuatan utama dalam setiap pergerakan menuju kemerdekaan.

Akan tetapi, politik Barat dan politik Islam memiliki perbedaan yang mendasar dalam kultur dan strukturnya. Politik Barat lebih mengutamakan eksistensi rasionalitas pemikiran, sedangkan politik Islam mengacu pada eksistensi yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Dalam sejarah, Islam telah membawa dunia pada masa kejayaan dan kemasyhuran yang luar biasa sejak abad ke-7 hingga abad ke-15, dan menjadi sumber rujukan politik Islam dalam menentukan arah pergerakan hingga saat ini. Sementara itu, Barat mulai menjadi hegemoni dunia sejak awal abad ke-19 hingga sekarang. Dua kekuatan ini sering kali berada dalam posisi yang saling bertentangan, namun pada kondisi tertentu juga dapat berjalan sejajar dan saling berkaitan.

Bahkan Tan Malaka, sebagai konseptor Negara Republik Indonesia, secara tegas memberikan isyarat kepada para pemikir dan politisi komunis di Uni Soviet bahwa unsur Islam tidak dapat ditinggalkan dalam setiap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hingga Soekarno mengusung nasionalisme, pada kenyataannya pembangunan kemerdekaan Indonesia tetap tidak terlepas dari pengaruh Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya organisasi Islam yang turut ambil bagian dalam menjaga keutuhan negara yang baru dibentuk.

Islam juga membawa nilai kedamaian dan toleransi yang meninggalkan jejak sejarah tak terlupakan bagi suku-suku bangsa di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam tidak mengedepankan perbedaan suku bangsa, melainkan menciptakan rekam jejak kegemilangan dan kejayaan yang hingga kini menjadi pondasi moral dan etika dalam menyikapi konflik perbedaan. Namun, dalam konteks kekinian, ketika suku bangsa dibawa ke dalam politik modern, hal tersebut justru memunculkan konflik baru secara vertikal. Suku bangsa kerap dijadikan asas kepentingan partai politik dalam meraup suara, karena kemenangan politik bertumpu pada perolehan suara terbanyak. Kondisi ini menjadi bibit perpecahan yang terus dipelihara, sementara perhatian para pemikir sosial dan politik terhadap potensi konflik tersebut masih relatif minim.

Oleh karena itu, pentingnya pengembangan dan pendirian lembaga-lembaga masyarakat sebagai wadah serta mekanisme check and balance antara penguasa dan rakyat menjadi solusi yang relevan. Hal ini pernah dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana iklim demokrasi Indonesia semakin terisi dan berkembang. Lembaga masyarakat menjadi ruang untuk menuangkan pemikiran dan aspirasi, sekaligus bersama-sama membimbing arah ekonomi dan politik yang dapat diterima oleh seluruh asas, baik ditinjau dari sisi sejarah, masa kini, maupun masa depan.

Pentinganya emas bagi anak perempuan

 

pentinganya emas bagi anak perempuan

"Wanita adalah sumber kekuatan dan pondasi bagi keluarga, bahkan negara. Apabila sumber itu dihargai dengan layak, seperti emas, maka ia akan menjadi kolam emas yang tak pernah habis. Seorang laki-laki yang bijak akan memahami nilai masa depan emas; jika ia memandangnya dengan penuh penghormatan, ia akan tahu siapa wanita yang ada di sisinya. Sebab, emas adalah logam mulia yang tiada duanya di dunia ini, hingga akhir zaman."

Wanita yang mencintai emas tidak akan mudah diterpa tipu muslihat para pesulap materialisme. Bahkan rayuan para pemain dunia yang berjiwa Machiavellian atau berpaham narsistik akan sulit mempengaruhinya, laksana cahaya matahari yang tak mampu meredupkan emas—justru membuatnya semakin berkilau oleh pantulan rasa syukur atas nikmat Allah SWT."

by Julizar Muttaqin

 

 

Ketamadunan Melayu dan Kesadaran Berlembaga

Ketamadunan Melayu dan Kesadaran Berlembaga

Sebagaimana kita ketahui, Melayu merupakan sebuah ketamadunan—yakni tatanan peradaban dan aturan hukum adat—yang dianut oleh masyarakat dengan tradisi bahari di sepanjang Samudra Hindia, Selat Malaka, hingga kawasan Asia Tenggara Maritim, termasuk Filipina. Ketamadunan ini memiliki sistem hukum adat yang kuat dan selalu bersanding dengan agama sebagai pendekatan spiritualisme. Dalam sejarah awalnya, ajaran Buddha telah lama bersemayam dan menjadi rujukan nilai, sebagaimana peran Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang mengaitkan ajaran Buddha sebagai sumber legitimasi hukum dan moral dalam proses penaklukan serta pembangunan kejayaan Melayu.

Nilai-nilai tersebut diteruskan oleh raja-raja setelahnya dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemimpin-pemimpin Melayu berikutnya, seperti Parameswara, pendiri Kesultanan Malaka, yang menjadikan Malaka sebagai pusat peradaban dan perdagangan di jantung Asia Tenggara, yang kini berada dalam wilayah Negara Malaysia.

Namun demikian, ketamadunan Melayu mengalami fragmentasi seiring masuknya pemikiran Barat yang dijadikan dasar konstitusi negara-negara di sepanjang Selat Malaka. Indonesia, misalnya, menggunakan sistem hukum sipil warisan Belanda, sementara Malaysia menggunakan sistem hukum Inggris. Kendati demikian, rasa persaudaraan dan ikatan adat antara kedua bangsa tetap terjaga dan tidak lekang oleh waktu.

Di tengah dominasi sistem hukum negara modern tersebut, posisi hukum adat dan agama sebagai sumber nilai mengalami pelemahan. Akibatnya, ketamadunan Melayu menjadi semakin samar, terlebih dengan derasnya pengaruh politik lintas zaman yang tidak jarang melahirkan konflik yang bertentangan dengan kaidah adat dan nilai-nilai Islam, yang sejatinya telah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Melayu.

Asahan dalam Sejarah Ketamadunan Melayu

Asahan merupakan sebuah mukim yang dibentuk pada masa Sultan Iskandar Muda di tengah tarik-ulur pengaruh Aceh dan Portugis dalam perdagangan dunia pada awal abad ke-17 Masehi. Aceh membangun struktur kekuasaan baru dengan menempatkan keturunan Iskandar Muda sebagai sultan di Asahan, guna memperluas pengaruh politik dan kontrol perdagangan hingga ke pedalaman Tapanuli.

Kuatnya identitas ketamadunan Melayu di Asahan menjadikan wilayah ini subur dengan sejarah seni, budaya, serta melahirkan banyak ulama besar. Namun, akibat kuatnya penetrasi ekonomi liberal di sepanjang Pantai Timur Sumatra yang berlandaskan hukum kolonial Belanda, Asahan pada tahun 1946 menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan iklim politik tersebut berdampak besar terhadap struktur Kesultanan Asahan. Revolusi sosial yang terjadi menelan banyak korban dari kalangan bangsawan Melayu, yang merupakan tiang terakhir struktur ketamadunan Melayu di Asahan. Nasib serupa juga dialami oleh kesultanan-kesultanan lain seperti Langkat, Deli Serdang, Kualuh Bilah, Tebing Tinggi, serta berbagai kedatukan di Batubara. Peristiwa ini menjadi titik kehancuran struktur sosial-politik Melayu di Pantai Timur.

Kondisi inilah yang menjadi dasar utama pengajuan proposal ini, yakni untuk menumbuhkan kembali kesadaran kolektif di kalangan putra-putri Melayu Asahan serta mempererat hubungan dengan saudara serumpun di Malaysia, demi kemaslahatan masa depan di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya sebagai penyangga strategis pintu masuk Selat Malaka.

Islam dan Identitas Melayu

Agama Islam telah menyatu dalam identitas Melayu. Hal ini tercermin dalam berbagai perjanjian adat dan petuah Melayu yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam setiap dinamika dan konflik, Islam senantiasa menjadi pemersatu masyarakat Melayu, sebagaimana falsafah yang masyhur:

“Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah.”

Ungkapan legendaris Laksamana Malaka, Hang Tuah, “Takkan Melayu hilang di bumi,” telah menjadi sumber motivasi lintas generasi bagi pemuda-pemuda Melayu.

Pentingnya Lembaga dalam Masyarakat Melayu

Lembaga merupakan sistem aturan, norma, dan nilai yang mapan dan terstruktur untuk mengatur perilaku sosial serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lembaga dapat berbentuk organisasi formal—seperti lembaga negara atau pendidikan—maupun aturan tidak tertulis seperti adat istiadat. Fungsinya adalah memberikan kepastian dan keteraturan dalam kehidupan sosial demi mencapai tujuan bersama.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non-Pemerintah (NGO) adalah organisasi independen yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dan non-profit, bertujuan memperjuangkan kepentingan sosial, kemanusiaan, lingkungan, dan kebudayaan. LSM berperan sebagai mitra pemerintah sekaligus penyeimbang dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.

Masyarakat sendiri adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah, berinteraksi secara teratur, memiliki kesamaan budaya, adat istiadat, dan identitas, serta terikat oleh norma dan kepentingan bersama.

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran berorganisasi yang sesuai dengan hukum yang berlaku, diperlukan pendirian lembaga-lembaga Melayu. Namun, pendirian lembaga membutuhkan sumber daya material dan non-material, termasuk keterlibatan tokoh adat, ulama, serta cendekiawan yang memiliki pengalaman dan keilmuan dalam bidang agama, adat, dan seni budaya Melayu.

Kultur sebagai Kekuatan Masa Depan

Indonesia dan Malaysia sama-sama dibentuk dengan pengaruh pemikiran Barat dalam sistem hukumnya. Namun, Malaysia tetap memperkuat sistem hukum adat melalui institusi kerajaan sebagai simbol kepala negara. Oleh karena itu, proposal ini menitikberatkan penguatan kultur Melayu sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat.

Dengan memperkuat kesadaran budaya di sepanjang Pantai Timur, akan tumbuh rasa persaudaraan lintas negara dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lembaga yang mandiri dan fleksibel akan menjadi wadah strategis dalam menentukan arah pembangunan berbasis adat dan agama, tanpa mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Landasan Nilai Keilmuan

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11:

“…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat…”

Ayat ini menegaskan bahwa keimanan dan ilmu merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban yang berkelanjutan.

Bahasa Melayu sebagai Perekat Peradaban

Bahasa Melayu adalah bahasa Austronesia yang sejak lama menjadi lingua franca Asia Tenggara Maritim. Bahasa ini menjadi dasar Bahasa Indonesia serta bahasa kebangsaan Malaysia, Brunei, dan Singapura. Namun, dalam tatanan politik dan ekonomi global, bahasa Melayu masih berada di bawah dominasi bahasa-bahasa Barat.

Meski demikian, posisi strategis Selat Malaka sebagai jalur perdagangan dunia menjadikan bahasa Melayu sangat penting untuk dilestarikan demi stabilitas kawasan. Pelestarian bahasa ini merupakan bagian integral dari upaya membangun kembali ketamadunan Melayu yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi.

Penutup

Berbagai bentuk penyadaran yang telah diuraikan di atas menjadi dasar pelaksanaan aktivitas kelembagaan yang berakar pada nilai-nilai Melayu, bebas dari kepentingan politik praktis, namun tetap hadir di tengah masyarakat yang religius, beradat, dan berbudaya. Inilah pijakan strategis untuk membangun masa depan Melayu yang berdaulat, berilmu, dan berdaya saing global.

---

Biodata Singkat

Julizar Muttaqin

Julizar Muttaqin lahir di Asahan dari ayah Anwar dan ibu Sartini, berlatar belakang Melayu-Minangkabau. Dibesarkan dalam keluarga pegawai negeri—ayah sebagai guru dan ibu sebagai bidan—ia menamatkan pendidikan di Jurusan Fisika Universitas Negeri Medan dengan penelitian Pembuatan Nanozeolit Alam Pahae menggunakan Planetary Ball Milling (2015). Aktif berorganisasi di HMI Komisariat FMIPA UNIMED serta pernah menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika. Pada tahun 2024, ia terlibat dalam organisasi politik dan administrasi di Partai NasDem dan kini menaruh perhatian besar pada pengembangan lembaga-lembaga kedaerahan di sepanjang Pantai Timur Sumatra.